KabarSumatra.com — Nilai kerugian akibat rangkaian bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Barat sejak akhir pekan diperkirakan mencapai Rp4,9 miliar. Pemerintah Provinsi Sumbar menyebut angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat seiring pendataan lanjutan.
“Jumlah kerugian ini masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa (25/11) pukul 16.00 WIB,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Padang, dikutip Rabu (26/11/2025).
Cuaca ekstrem yang terjadi sejak Sabtu (22/11) memicu berbagai bencana di sejumlah wilayah. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kota Padang tercatat mengalami dampak paling signifikan, mulai dari banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga banjir bandang.
Arry menjelaskan proses asesmen detail masih berjalan sehingga potensi kenaikan nilai kerugian sangat terbuka. Terlebih lagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan lebat hingga ekstrem masih dapat terjadi hingga 27 November 2025.
“Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp4,9 miliar lebih. Ini baru perkiraan awal. Tim di lapangan terus melakukan verifikasi agar kita mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan perlunya intervensi pemulihan,” ujar Arry.
Ia menegaskan bahwa sejak awal kejadian, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menggerakkan seluruh perangkat untuk mempercepat penanganan darurat, pemulihan akses, serta menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respon berjalan efektif.
“Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan didukung organisasi perangkat daerah teknis, TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan dan layanan dasar diupayakan tetap stabil,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga melakukan asesmen terhadap rumah warga yang terdampak, fasilitas umum, lahan pertanian, dan kerusakan infrastruktur sebagai dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Arry.
