KabarSumatra.com — Kualitas sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong ekspansi dan daya saing industri di Sumatera Utara.
DPR RI menegaskan, kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif kini tak kalah penting dibandingkan ketersediaan bahan baku maupun teknologi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri (BDI) Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Lamhot, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR di bidang perindustrian, khususnya dalam mempersiapkan SDM menuju industri yang berkelanjutan.
Ia menilai tantangan industri saat ini semakin kompleks seiring dinamika kebijakan global dan tuntutan pasar internasional.
“SDM industri yang adaptif, kompeten, dan memiliki pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika kebijakan global dan tuntutan pasar internasional,” ujar Lamhot.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, provinsi ini memiliki basis angkatan kerja yang besar, mencapai 8,42 juta orang hingga Agustus 2025.
Potensi tersebut diperkuat dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur yang diproyeksikan menjadi salah satu motor utama ekonomi daerah.
Secara regional, wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 4,96 persen secara tahunan (year on year) hingga kuartal II 2025.
Melihat besarnya potensi tersebut, Lamhot menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang ekspansi industri.
Ia menilai penyediaan SDM terampil menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sektor manufaktur merupakan salah satu penyerap tenaga kerja formal terbesar di Indonesia.
“Saya sampaikan di sini, daya saing industri saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh bahan baku dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas dan kesiapan sumber daya manusia industri yang adaptif dan kompeten,” ucapnya.
Meski demikian, politisi Fraksi Partai Golkar itu mengakui masih terdapat sejumlah tantangan struktural.
Di antaranya keterbatasan pemahaman terhadap konsep industri hijau, rendahnya kapasitas pengelolaan efisiensi energi dan sumber daya, serta belum optimalnya integrasi standar industri berkelanjutan dalam proses produksi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian bersama Balai Diklat Industri Medan agar memperkuat perannya sebagai pusat unggulan pelatihan industri.
Lamhot menekankan pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan kompetensi teknis, serta penyesuaian kurikulum dengan karakter sektor unggulan Sumatera, khususnya hasil hutan dan perkebunan.
Ia menegaskan DPR akan terus memantau kesiapan kelembagaan, efektivitas program pelatihan, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan nyata dunia usaha.
Menurutnya, BPSDMI Kementerian Perindustrian, termasuk Balai Diklat Industri, memiliki peran strategis sebagai pusat pelatihan sekaligus pusat unggulan pengembangan kompetensi industri nasional.
