KabarSumatra.com — Menjelang Ramadhan, Pemerintah Aceh berpacu dengan waktu. Targetnya jelas, tak ada lagi warga terdampak bencana yang bertahan di tenda darurat saat bulan suci tiba.
Skema penanganannya pun dipercepat, mulai dari relokasi ke perumahan sementara (huntara) hingga penyediaan perumahan tetap (huntap).
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan bencana dan kesiapan menyambut Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026).
Ia meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Fokus utama saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke perburuan yang lebih layak. Tercatat, sebanyak 6.060 unit hunter telah dibangun. Namun, masih ada warga yang belum direlokasi.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke hunterara yang representatif. Hunian bukan sekedar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.
Selain Huntara, pemerintah juga telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan rumah permanen, penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap dilanjutkan.
Di sektor logistik, M. Nasir mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran antara APBA, BNPB, dan Kementerian Sosial. Pentingnya pentingnya distribusi bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus diintensifkan. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.
Untuk layanan kesehatan, sebanyak 307 dari 309 Puskesmas telah kembali beroperasi. Meski begitu, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues.
Program penyembuhan trauma bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian khusus.
Di bidang pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai kemajuan 75 persen. Pemerintah juga mendorong penyediaan kebutuhan siswa, seperti buku dan seragam, melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.
Sementara itu, pemulihan infrastruktur terus digenjot. Pemerintah menargetkan akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Pembangunan Jembatan Bailey diprioritaskan dan ditargetkan rampung pada Juli mendatang.
Pada sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026. Langkah ini diharapkan menjaga ketahanan pangan sekaligus menyelamatkan ekonomi petani.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadhan, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Sekda juga meminta dukungan PLN berupa kebijakan khusus bagi warga yang terdampak.
“Kami akan menyurat resmi ke pusat PLN untuk menyediakan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan mengurangi beban warga,” tutupnya.
Menangapi peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda memastikan tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.
Dengan skema ini, Pemerintah Aceh menargetkan transisi dari tenda darurat ke perburuan hingga perburuan berjalan tuntas, sehingga masyarakat dapat menyambut Ramadhan dengan lebih tenang dan bijaksana.
