KabarSumatra.com — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada awal tahun 2026 menunjukkan sinyal positif. Lonjakan pendapatan yang signifikan membuat posisi fiskal daerah berbalik dari rencana defisit menjadi surplus lebih dari Rp1 triliun.
Perkembangan APBD Daerah Riau hingga awal Februari 2026 Merujuk data Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK dengan cutoff 10 Februari 2026. Hasilnya, pendapatan daerah meningkat tajam dan mendorong APBD berada pada posisi surplus.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan realisasi pendapatan APBD telah mencapai Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu yang ditetapkan.
“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar sebesar 7,37% dari pagu. Realisasi pendapatan APBD tumbuh 62,70% (yoy) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (yoy), pendapatan transfer sebesar 35,06% (yoy) dan LLPDyS sebesar 611,35% (yoy), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” ujar Heni dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Peningkatan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transfer Pendapatan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah (LLPDyS) juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.
Di sisi belanja, realisasinya masih relatif terbatas. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru mencapai 2,76 persen atau Rp784,25 miliar dan didominasi belanja operasi.
“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (96,90%). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93% (yoy) yang mempengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (yoy), belanja modal 2.268,91% (yoy), dan belanja transfer sebesar 100% (yoy). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (yoy),” jelasnya.
Selisih besar antara pendapatan dan belanja tersebut membuat APBD Riau mencatatkan surplus yang cukup tinggi pada awal tahun.
“APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Namun, atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat dalam sistem,” ungkap Heni.
Ia menegaskan, data keuangan tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring pembaruan pencatatan transaksi dari sejumlah pemerintah daerah yang belum sepenuhnya masuk ke sistem pelaporan.
Secara umum, kinerja awal tahun mencerminkan ruang fiskal daerah yang masih terjaga. Meski begitu, percepatan realisasi belanja dinilai perlu terus didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan serta target pembangunan daerah sepanjang tahun 2026.
