KabarSumatra.com — Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah baru dalam memperkuat sistem pencegahan bencana dengan meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat melalui laman tanggapi.acehprov.go.id.
Platform digital ini diharapkan menjadi pusat integrasi data dan koordinasi lintas sektor dalam merespons berbagai kejadian bencana di Aceh.
Peluncuran dashboard tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat (27/2).
Dalam berbagai hal, M. Nasir menegaskan bahwa kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data.
Platform tersebut dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, memantau kemajuan penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respon menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi dalam masyarakat penanggulangan bencana.
Ia menjelaskan, sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan.
Melalui dashboard ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara cepat dan sistematis, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif.
“Dashboard ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa platform ini merupakan wujud kolaborasi nyata dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat tersebut, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
