KabarSumatra.com— Transformasi lanskap perekonomian daerah kini tidak lagi bertumpu pada ekspansi industri padat modal konvensional semata.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi, restrukturisasi kebijakan pusat, dan penetrasi teknologi digital yang masif telah memaksa reposisi kebudayaan daerah dari sekadar instrumen pelestarian pasif menjadi jangkar utama kapital produktif.
Melalui konsolidasi gagasan dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Barat (FERJB) 2026 yang digelar di Aula Tampomas, Sumedang, Selasa, 23 Juni 2026, para pemangku kebijakan dari level kementerian, otoritas wilayah, pelaku industri, hingga pemangku adat merumuskan cetak biru integrasi makroekonomi berbasis digitalisasi kearifan lokal.
Berikut adalah laporan mendalam yang merangkum pokok pikiran, visi strategis, serta analisis komparatif para pembicara kunci dalam FERJB 2026.
Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia (KGI), Upi Asmaradhana
Restrukturisasi nomenklatur pemerintahan di tingkat pusat yang menempatkan kebudayaan sebagai entitas mandiri melalui Kementerian Kebudayaan, menjadi sinyal kuat terjadinya pergeseran paradigma ekonomi nasional.
Kebudayaan kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya merawat romantisasi masa lalu atau tontonan pasif, melainkan bertransformasi menjadi jangkar utama kapital produktif guna mengakselerasi roda perekonomian daerah.
Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia (KGI), Upi Asmaradhana, menegaskan pentingnya daerah menangkap momentum struktural ini untuk mengonversi identitas kultural menjadi instrumen peningkatan fiskal yang terukur.
Secara makroekonomi, kontribusi sektor ekonomi kreatif Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga akhir tahun 2025 menembus angka Rp310 triliun.
Atau setara dengan 20,73 persen dari total PDB sektor kreatif di seluruh Indonesia, ditopang oleh 6,24 juta tenaga kerja kreatif.
“Kita berdiri di ambang sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Restrukturisasi kementerian yang menempatkan kebudayaan sebagai entitas mandiri melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan satu hal: budaya bukan lagi sekadar urusan pelestarian masa lalu, melainkan jangkar utama transformasi ekonomi masa depan,” ujar Upi dalam sambutannya di forum tersebut.
Namun, tantangan terbesar berada di level eksekusi fiskal daerah seperti Kabupaten Sumedang, yang realisasi PAD per Januari 2026 mencapai Rp525,42 miliar (76,03 persen dari target 2025 sebesar Rp691,07 miliar).
Namun masih sangat bergantung pada instrumen konvensional seperti pajak dan retribusi umum.
KGI mendorong rekayasa ulang atau re-engineered identitas “Sumedang Puseur Budaya Sunda” melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti Creative Center Sumedang dan Geo-theater di Rancakalong untuk dikonversi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis seni pertunjukan agar menjadi rantai pasok domestik yang tangguh.
“Jawa Barat merupakan lokomotif utama ekonomi kreatif berbasis budaya di tingkat nasional, menjadi tulang punggung industri digital dan kriya,” ungkap Upi.
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tumbuh di Atas Nasional
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman
Perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,79 persen pada triwulan I 2026 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,1 persen.
Capaian tersebut memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp1.119 triliun atau menyumbang sekitar 31,2 persen terhadap perekonomian nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terhadap pertumbuhan nasional mencapai 1,2 persen.
Skala ekonomi yang besar ini juga ikut dipicu oleh perputaran instrumen stimulus pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 triliun di daerah.
Dari sisi investasi, secara tahunan (year-on-year) realisasi modal asing dan domestik Jabar melesat dari Rp251,1 triliun menjadi Rp296,8 triliun,
memosisikan Jabar sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,79 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun kami belum puas dan terus berupaya mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Herman.
“Ini menunjukkan sekarang waktunya ekspansi. Namun pembangunan harus dilakukan secara progresif dan tetap hati-hati,” katanya.
Meski investasi terus melonjak, Jawa Barat masih menghadapi tantangan berat di sektor ketenagakerjaan.
Di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,64 persen, berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,08 persen.
Otoritas provinsi menegaskan bahwa investasi yang masuk harus berjalan beriringan dengan ekonomi berbasis budaya serta adopsi transformasi digital yang saat ini tingkat penetrasinya telah mencapai 51 persen di masyarakat.
“Ekonomi berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan Jawa Barat. Karena itu budaya dan ekonomi harus berjalan bersama,” ujar Herman.
Sumedang Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir
Realisasi investasi di Jawa Barat yang mencetak lonjakan fantastis secara tahunan hingga menyentuh angka Rp296,8 triliun berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi lokal.
Kabupaten Sumedang menangkap momentum aliran modal jumbo ini untuk memacu ekonomi digital berbasis buday.
Sekaligus membidik target pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan pemerintah daerahnya kini bertransisi menjadi dirigen ekosistem pasar yang menggabungkan inovasi birokrasi dengan kekuatan pelaku UMKM.
Menghadapi tantangan geostrategis berupa risiko keluarnya modal akibat maraknya hasil bumi yang dijual mentah tanpa nilai tambah, Pemkab Sumedang menjalankan empat intervensi taktis, yakni pembangunan Rumah Kemas standar QRIS.
Kemudian penyediaan Gerai UMKM di rest area tol, masifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pembiayaan perbankan, serta optimalisasi Ekosistem MBG melalui Dapur MBG.
“Pertumbuhan ekonomi kita menembus 5,79 persen di awal 2026, berada di atas nasional yang sebesar 5,1 persen. Tetapi kami belum puas dengan angka itu. Target kami pada 2029, minimal pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen,” tegas Dony saat membuka jalannya forum.
Dony mengakui target lompatan ke angka 8 persen sering kali dinilai sebagai sebuah misi yang mustahil alias mission impossible.
Namun ia menekankan bahwa tugas seorang pemimpin adalah mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui ekspansi ekonomi yang progresif.
Mengingat tingkat pengangguran terbuka Jabar masih berada di angka 6,64 persen, penyerapan modal ratusan triliun tersebut harus dipaksa bergeser dari era “ekonomi siar” konvensional menuju pemanfaatan infrastruktur digital yang produktif.
“Investasi sebesar Rp296,8 triliun ini harus mampu menggerakkan seluruh lini. Seharusnya dengan investasi sebesar itu, angka pengangguran penduduk bisa ditekan hingga tersisa 1 persen. Ini waktunya kita ekspansi secara progresif agar pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata nasional,” kata Dony.
Rebana Diproyeksikan Menjadi Lokomotif Ekonomi Baru
Kawasan Metropolitan Rebana yang mencakup tujuh wilayah (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang) diproyeksikan menjadi lokomotif ekonomi baru di Jawa Barat yang mengintegrasikan sektor industri, logistik, manufaktur, dan data center.
Koridor ekonomi seluas 43.900 hektare ini ditopang oleh konektivitas infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban.
Kepala Pelaksana Badan Pengelola Rebana, Helmy Yahya, memaparkan sejak mulai bertugas pada September 2025, pihaknya gencar melakukan promosi kawasan kepada investor global.
Koridor Rebana berhasil menarik komitmen investasi raksasa dari China, Jepang, Prancis, Australia, hingga Malaysia, yang dijangkari oleh operasional industri besar seperti pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Subang Smartpolitan.
Keunggulan komparatif Rebana terletak pada struktur biaya logistik dan harga lahan yang lebih rendah.
Serta daya saing upah (UMR) seperti di Sumedang yang berada di kisaran Rp3,6 juta, dinilai jauh lebih kompetitif bagi kalkulasi investor dibanding wilayah matang seperti Bekasi yang menembus Rp6 juta.
“Rebana bisa menjadi lokomotif pertumbuhan Jawa Barat dan Indonesia,” kata Helmy Yahya. “Namun, pengembangan kawasan Rebana masih bergantung pada sejumlah faktor seperti kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, serta daya dukung sumber daya manusia,” jelasnya.
Berdasarkan proyeksi pengembangan kawasan, koridor industri Rebana diperkirakan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja formal hingga 1,8 juta orang.
Kendati demikian, Helmy memberikan catatan kritis mengenai adanya urgensi penyesuaian (link and match) yang mendalam antara kurikulum pendidikan vokasi formal (SMA/SMK/Politeknik) dengan spesifikasi keahlian teknologi tinggi (high-tech) yang dibutuhkan oleh ekosistem manufaktur modern agar serapan tenaga kerja berjalan optimal.
“Rebana berada dalam proses pengembangan sebagai kawasan ekonomi,” kata Helmy.
Perbankan Perkuat Pembiayaan dan Digitalisasi UMKM
Pemimpin Grup Divisi Institutional & Wholesale Banking Bank BJB, Yeni Fatimah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB berkomitmen mempercepat akselerasi digitalisasi dan pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.
Emiten perbankan berkode saham BJBR ini membidik penguatan ekosistem keuangan digital terintegrasi agar produk lokal mampu memperluas penetrasi pasar ke luar Jawa Barat.
Pemimpin Grup Divisi Institutional & Wholesale Banking Bank BJB, Yeni Fatimah, mengatakan sebagai bank pembangunan daerah, BJB menjalankan peran intermediasi secara agresif.
Baik melalui pendanaan infrastruktur skala besar berkolaborasi dengan BUMN maupun intervensi permodalan di segmen pelaku usaha mikro melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga stimulan 3 hingga 9 persen.
BJB juga meluncurkan produk inovatif seperti KUR Perumahan bersama Kementerian PKP untuk memfasilitasi pelaku usaha yang mengonversi huniannya menjadi tempat produksi namun terkendala modal kerja.
“Kami aktif mendorong perekonomian daerah. BJB tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur besar yang berkolaborasi dengan BUMN, tetapi kami juga masuk ke area UMKM sebagai segmen yang tidak boleh ditinggalkan,” urai Yeni.
“Kredit program perumahan ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan hunian mereka sebagai toko atau gudang namun terkendala modal kerja. Adanya subsidi membuat rate bunga menjadi jauh lebih efisien,” jelasnya.
Guna memastikan intervensi modal bergerak optimal, Bank BJB menyediakan unit khusus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) serta aplikasi pembukuan digital akuntabel BJB DiSentra secara gratis.
Di sisi hilir sistem pembayaran, BJB menggratiskan biaya administrasi QRIS untuk menjamin efisiensi transaksi nontunai (cashless) pelaku komoditas lokal, mulai dari produsen Tahu Sumedang hingga Ubi Cilembu.
Human Initiative Dorong 10 Ribu Afiliator untuk UMKM
Vice President of Worldwide Partnership & National Development Human Initiative, Bambang Suherman (kiri).
Lembaga Human Initiative tengah merancang strategi ekspansi pasar digital guna mendongkrak daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat.
Bekerja sama dengan pendiri Bukalapak, lembaga non-pemerintah (NGO) ini mengintegrasikan ekosistem digital retail market berbasis jaringan afiliator (referral market) demi memperluas jangkauan produk lokal secara masif.
Vice President of Worldwide Partnership & National Development Human Initiative, Bambang Suherman, menjelaskan strategi taktis ini bertujuan untuk memecah kebuntuan tiga masalah klasik yang mengimpit UMKM domestik, yakni keterbatasan modal, rendahnya kualitas produk, dan minimnya ketersediaan akses pasar.
Disrupsi teknologi yang meruntuhkan dominasi jaringan ritel konvensional dimanfaatkan untuk menggerakkan penetrasi platform digital baru sebagai offtaker produk pemberdayaan masyarakat.
“Jika skema penjualan masih mengandalkan diri sendiri, tenaga yang kita butuhkan terlalu besar untuk memunculkan produk di beranda ponsel konsumen. Kami mengubah pola itu melalui kolaborasi platform transaksi digital yang menggerakkan 10 ribu afiliator untuk menjual produk UMKM,” papar Bambang.
Human Initiative mengintervensi standarisasi produk dari kemasan oleh-oleh konvensional menuju pemenuhan sertifikasi komoditas ekspor, berkaca pada keberhasilan proyek pertanian canggih greenhouse “Desa Tani” di Lembang yang mendongkrak pendapatan rata-rata petani secara drastis dari Rp1,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan lewat efisiensi teknologi mikro iklim.
Pada akhir Juli 2026, lembaga ini menjadwalkan konsolidasi 100 local champion pemilik UMKM se-Indonesia untuk membentuk konsorsium produk unggulan nasional yang bertindak sebagai subjek mandiri penyerap lapangan kerja di luar sektor pabrikan formal.
KADIN Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisas
Komite Tetap Korwil I Jawa Barat pada KADIN Indonesia, Zoelkifli M Adam
Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia mendorong pelaku UMKM di Sumedang dan Jawa Barat untuk mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar hingga ke tingkat global.
Langkah ini dinilai mendesak di tengah perubahan pola bisnis dan perilaku konsumen yang semakin bergeser ke platform digital.
Komite Tetap Korwil I Jawa Barat pada KADIN Indonesia, Zoelkifli M Adam, menilai potensi ekonomi pelaku UMKM daerah di Jawa Barat sangat besar.
Namun tantangan utamanya bukan terletak pada kualitas produk, melainkan pada kemampuan dan strategi memasarkan produk secara efektif (digital marketing).
Banyak pelaku usaha memiliki produk bernilai jual menarik namun belum memahami cara penjualan digital yang sesuai dengan perkembangan pasar saat ini sehingga mengalami kesulitan untuk naik kelas.
“Saya sebagai pelaku usaha dari perusahaan kecil, dari properti sampai dunia pendidikan. Saya tahu persis bagaimana kemajuan teknologi digitalisasi itu membawa usaha saya mengalami perubahan yang luar biasa,” kata Zoelkifli dalam pemaparannya.
“Para pelaku UMKM di Jawa Barat ini punya produk bagus tapi kemudian cara penjualannya bagaimana? Sehingga karena tidak memahami cara penjualannya seperti apa, kalau begitu akan sulit bisa naik kelas,” imbuhnya.
KADIN Jawa Barat berkomitmen membangun sinergi bersama pemerintah daerah, komunitas pelaku usaha, serta dinas perihal seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan untuk melatih kemampuan literasi digital dan pemenuhan legalitas bisnis UMKM.
Kolaborasi multisektor ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus mendongkrak volume penjualan guna meningkatkan daya beli masyarakat secara riil.
“Yang kita dorong itu adalah bagaimana UMKM ini supaya naik kelas. Apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah proses pembelajaran digitalisasi, itu sangat penting sekali,” tuturnya.
Keraton Sumedang Larang Dorong Digitalisasi Warisan Budaya
Sri Radya Keraton Sumedang Larang, H. Ikik Lukman Soemadisoeria (tengah).
Keraton Sumedang Larang mendesak adanya perhatian dan intervensi regulasi yang konkret dari pemerintah daerah guna membantu akselerasi pengembangan produk ekonomi berbasis budaya.
Konversi aset sejarah menjadi konten digital produktif serta aktivasi pasar komoditas lokal dinilai menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat.
Sri Radya Keraton Sumedang Larang, H. Ikik Lukman Soemadisoeria, memaparkan lembaga adat memiliki peran strategis yang mencakup tiga dimensi utama, yakni pengembangan sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi.
Menangkap adanya pergeseran profil pengunjung keraton yang mulai menyentuh aspek transaksi ekonomi, pihak keraton mulai mengaktifkan stan-stan (booth) pameran untuk menghilirkan komoditas lokal seperti kopi, opak, kerajinan senjata golok, hingga produk cerutu khas Sumedang.
“Peran pertama yang menjanjikan dalam proyek kami adalah peran yang mengenai beberapa manusia, mengenai budaya, juga mengenai ekonomi,” ujar Ikik Lukman.
“Cerutu bisa mengembangkan mungkin budaya-budaya Indonesia, dan cerutu juga mempengaruhi sebuah proyek asli. Juga produk-produk lainnya seperti kopi, kopi juga bisa digunakan untuk mengaktifkan bidang ekonomi. Kita membuka stan-stan produk lokal, dan ternyata ambisinya sangat baik,” jelasnya.
Di era ekonomi digital 5.0, Keraton Sumedang Larang menyoroti pentingnya rekayasa konten terhadap aset sejarah bernilai tinggi, mengingat Sumedang Larang merupakan satu-satunya kerajaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memiliki dan menyimpan mahkota emas tertua yang masih asli, yakni Mahkota Binokasih.
Pihak keraton menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendokumentasikan ratusan benda pusaka keraton menjadi aset visual digital terintegrasi serta membuka pintu kolaborasi bagi generasi muda pelaku pembuat konten (content creator).
“Dalam teknologi digital, konten-konten seperti itu sebenarnya tidak pernah usang, justru sekarang banyak orang tahu dari media digital. Kami dari pihak keraton harus berbuat untuk mengaktifkan konten-konten dari ratusan benda besar (pusaka) ini,” tegas Sri Radya Keraton Sumedang Larang.
“Sekarang generasi muda ini punya niat dan tahan bikin konten. Kita punya sejarah, kalian bikin konten, silakan pintu kami buka,” katanya.
Kota Cirebon Kembangkan Wisata Berbasis Warisan Budaya
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana
Kota Cirebon di Jawa Barat memanfaatkan kekuatan karakter budaya yang unik sebagai modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata dan penguatan ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Cirebon secara taktis telah memetakan 10 kawasan wisata unggulan terpadu yang merepresentasikan kekayaan sejarah, peninggalan era kolonial, hingga jejak akulturasi lintas peradaban.
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menjelaskan Cirebon memiliki karakteristik historis yang mirip dengan Yogyakarta dari sisi keberadaan pusat-pusat kerajaan yang masih bertahan aktif hingga saat ini.
Karakteristik kota terbentuk dari pertemuan berbagai budaya besar, mulai dari Sunda, Jawa, Arab, hingga Tiongkok, yang jejak perpaduannya terlihat jelas pada ornamen bangunan di lingkungan keraton serta kawasan Kaprabonan yang berdekatan dengan area Pecinan.
“Kota Cirebon ini memiliki kekhasan yang hampir sama dengan Jogja. Jadi kalau di Jogja itu kan ada satu keraton dengan satu Pakualaman. Kalau di Cirebon itu kita ada empat keraton yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan. Itu kekayaan kita,” urai Agus.
“Di sisi lain juga, kita memiliki heritage yang terhubung dengan area kolonial. Jadi perpaduan yang memang sangat khas dari Kota Cirebon.”
Selain merevitalisasi kawasan Kota Tua di sekitar bekas pabrik rokok British-American Tobacco (BAT) dan mendirikan Taman Pedati Gede, Pemkot Cirebon juga mengangkat konsep pengembangan destinasi terpadu berbasis poros imajiner.
Garis imajiner ini dirancang mengalir menghubungkan kompleks keraton di pusat kota, melintasi Jalan Karanggetas dan Jalan Siliwangi, hingga berujung pada kawasan cagar budaya Pemakaman Sunan Gunung Jati di wilayah kabupaten.
Sebagai informasi, Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) merupakan ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, regulator, akademisi, pelaku usaha, serta industri keuangan untuk merumuskan langkah konkret pengembangan ekosistem ekonomi di daerah.
Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional sebelumnya di region Jabodetabek di Jakarta, (26 Februari 2025), region Indonesia Timur.
Kemudian Makassar (21 November 2025), region Kalimantan di Pontianak (30 Oktober 2025), region Sumatera, Palembang (20 April 2026) dan Jawa, Yogyakarta (4 Juni 2026).
