KabarSumatra.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah tegas untuk menjaga akses pendidikan di tengah dampak bencana alam. Mulai tahun 2026, Pemprov Sumut resmi menggratiskan biaya sekolah bagi SMA dan SMK di Kepulauan Nias serta sejumlah daerah yang terdampak banjir dan longsor.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Minggu (4/1/2026).
Bobby Nasution menyampaikan, sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemprov Sumut sebagai fondasi pembangunan daerah, terutama dalam kondisi darurat akibat bencana alam. Berdasarkan data awal tahun ini, sebanyak 50 SMA dan SMK di Sumut terdampak banjir dan longsor.
“Senin ini, semester genap dimulai dan Pemprov Sumut sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas maksimal karena dampak bencana yang besar, kami memastikan penanganan terus berjalan Pak Menteri,” ujar Bobby Nasution.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Pemprov Sumut menetapkan kebijakan sekolah gratis tahun 2026 bagi seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias. Kebijakan serupa juga berlaku di wilayah terdampak bencana, seperti Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.
“Di Kepulauan Nias masih ditemukan desa tertinggal yang membutuhkan perhatian penuh. Kami akan menggratiskan biaya sekolah di sana, serta membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk mendukung visi Presiden,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby Nasution mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Sumut. Ia berharap sinergi pusat dan daerah mampu melahirkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin daerah kami memiliki SDM yang unggul. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat bagi pendidikan di Sumut,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden, yakni pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Secara nasional, anggaran revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah. Kami berharap bantuan ini, termasuk papan interaktif digital di Sumut, dapat segera digunakan secara maksimal,” jelas Abdul Mu’ti.
Untuk wilayah Sumatera Utara, Abdul Mu’ti memperkirakan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan mencapai Rp852 miliar yang menyasar 897 satuan pendidikan. Program tersebut mencakup 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 SLB, serta 5 PKBM/SKB.
Selain revitalisasi fisik, pemerintah pusat juga menyalurkan program digitalisasi pendidikan di Sumut dengan mendistribusikan 1.778 papan interaktif digital guna mendukung pembelajaran modern pada semester genap 2026.
