KabarSumatra.com — Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Sumatera Utara untuk mengadakan pertemuan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut pengendalian inflasi di Sumut sejatinya sudah berjalan, meski angkanya masih tergolong tinggi.
“Kita tadi sudah bertemu dengan jajaran Bank Indonesia dari pusat maupun yang dari wilayah Sumatera Utara beserta dengan Pemprov Sumatera Utara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Bobby Nasution,” ujar Hanif usai pertemuan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Hanif menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi XI, tingginya inflasi di Sumatera Utara tidak disebabkan oleh faktor struktural seperti kebijakan pemerintah. Sebaliknya, tekanan inflasi lebih banyak dipicu oleh faktor non-struktural.
“Namun demikian kita juga melihat bahwa sebab dari masih tingginya angka inflasi yang ada di Sumatera Utara bukan disebabkan oleh faktor-faktor struktural misalnya seperti kebijakan tetapi lebih banyak faktor-faktor non struktural jadi misalnya soal bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara turut memicu guncangan inflasi secara temporer. Selain itu, ketertarikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri juga menjadi faktor yang sering berulang setiap tahun.
Untuk menjaga stabilitas harga, Komisi XI mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya dalam mengendalikan komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
“Sehingga kita terus mendorong agar sinergi dan kerjasama dari seluruh entitas di TPID, bisa lebih dioptimalkan dan kepada sejumlah komoditas yang memang berkontribusi pada peningkatan inflasi,” tegas Hanif.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI juga mencatat aspirasi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait persoalan logistik. Hanif mengungkapkan, jalur logistik antarwilayah di Pulau Sumatera masih belum terintegrasi secara optimal.
“Tadi juga menyampaikan ada aspirasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan masalah logistik, jalur logistik yang perlu menjelajah antar wilayah yang ada di Sumatera ini,” ungkapnya.
Menurut Hanif, hambatan integrasi jalur logistik tersebut selama ini menjadi hambatan serius dan berkontribusi terhadap tingginya inflasi di daerah.
“Jadi selama ini kan memang masih menjadi kendala dan punya peran juga dalam peningkatan inflasi yang ada di daerah,” tutupnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dari sisi produksi dan permintaan, tetapi juga menuntut pembenahan serius pada rantai pasok dan konektivitas logistik antarwilayah.
