KabarSumatra.com — Pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra setelah bencana besar menyebabkan ribuan jiwa korban, kerusakan infrastruktur luas, serta hilangnya puluhan desa akibat dan longsor banjir bandang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga menyebabkan 29 desa hilang.
Paparan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026), sebagai bagian evaluasi percepatan pemulihan sekaligus memperkuat dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Sebanyak 29 desa dilaporkan hilang karena tersapu longsor atau banjir bandang. Rinciannya, 21 desa berada di Aceh yang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Di Sumatera Utara terdapat delapan desa yang hilang, terutama di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, sementara di Sumatera Barat tidak tercatat adanya desa yang hilang.
Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan relokasi penduduk dan penataan ulang administrasi pemerintahan desa, termasuk kemungkinan pembangunan kembali di lokasi baru atau penghapusan sistem administrasi wilayah.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi itu menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak meliputi 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.
Jumlah pengungsi yang sebelumnya lebih dari dua juta orang kini menurun drastis menjadi 12.994 orang, menandakan proses pemulihan mulai berjalan meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian khusus.
Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebelumnya terdapat 16.164 pengungsi, namun kini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda.
Di Sumatera Utara, jumlah pengungsi turun dari 53.053 orang menjadi 850 orang, seluruhnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan.
Sementara di Aceh, pengungsi tersisa 12.144 orang dari sebelumnya sekitar 1,4 juta jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.
Bencana juga menyebabkan kerusakan luas pada rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, jembatan, jalan, hingga lahan pertanian dan perkebunan.
Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit dengan berbagai tingkat kerusakan.
Di wilayah pegunungan, longsor menjadi penyebab utama terputusnya akses jalan dan jembatan. Sedangkan di dataran rendah, banjir bandang membawa material lumpur dan kayu yang merendam organisasi serta fasilitas umum.
Mendagri mencontohkan sejumlah wilayah pegunungan Aceh sempat terlindungi karena akses logistik terputus, kondisi yang bahkan memicu krisis pasokan pangan pada hari-hari awal bencana.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana, khususnya wilayah pegunungan.
Sejak tanggap darurat, pemerintah mengerahkan 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan.
Sebanyak 2.185 unit alat berat juga digunakan untuk membuka akses terputus, membersihkan lumpur, dan mempercepat pemulihan infrastruktur.
Operasi pembersihan lumpur masih berlangsung. Dari 337 titik pembersihan, sekitar 70 persen telah selesai, sementara sisanya masih dalam proses.
Berdasarkan indikator pemulihan pemerintah, sebagian besar wilayah yang terdampak mulai kembali normal secara fungsional.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 81 persen sudah mendekati normal, dengan Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih memerlukan perhatian.
Adapun Sumatera Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 83 persen telah pulih secara fungsional.
Fokus penanganan kini berada di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang masih mengalami kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum.
Sementara di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah pulih sepenuhnya atau sekitar 56 persen. Tujuh wilayah lainnya masih memerlukan perhatian khusus, terutama daerah dataran rendah yang terdampak banjir dan wilayah pegunungan yang mengalami longsor.
Mendagri menegaskan pemerintah terus memetakan permasalahan di setiap daerah melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, serta dialog dengan kepala daerah agar pemulihan berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.
