KabarSumatra.com — Upaya percepatan pemulihan bencana di Sumatera Barat mendapat dorongan besar dari pemerintah pusat. Tahun 2026, anggaran dukungan sebesar Rp18,9 triliun disiapkan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur serta memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyebut bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah provinsi itu pada akhir tahun 2025 menimbulkan dampak luas, mulai dari sosial, ekonomi hingga kerusakan infrastruktur.
“Sesuai dari respon yang positif dari pemerintah pada tahun 2026 ini dana dari pusat akan masuk ke Sumbar dengan nilai yang sangat besar, untuk percepapatan pemulihan dampak bencana pada November 2025 lalu,” katanya dari keterangan resmi, dikutip Selasa (24/2/2026).
Menurut Vasko, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, khususnya perbaikan jalan, jembatan, serta infrastruktur lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah daerah yang menerima alokasi dana pemulihan harus memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang terdampak.
“Saya ingatkan kepada bupati dan wali kota, jangan membuat program-program yang tidak menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat” tegasnya.
Pemulihan infrastruktur menjadi fokus utama, termasuk perbaikan jalan rusak, peningkatan penerangan, serta pembenahan sistem pengairan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana.
Selain dukungan dana pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyoroti optimalisasi dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun berjalan. Skema tersebut dinilai dapat membantu kabupaten dan kota mempercepat program pemulihan.
Wakil gubernur meminta pemerintah daerah mengelola anggaran secara serius, terutama untuk membantu masyarakat yang masih merasakan dampak bencana.
“Dengan adanya dukungan dana dari pusat ini, tahun 2026 Sumbar harus benar-benar berbenah,” sebutnya.
