KabarSumatra.com — Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring dengan meningkatnya kewaspadaan memasuki musim kemarau.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan satu institusi saja, melainkan harus kolaboratif dari pusat hingga daerah, termasuk TNI-Polri dan masyarakat.
“Tidak ada satu institusi pun yang memiliki peran lebih. Semua bekerja secara kolaboratif dan bersinergi dalam penanganan karhutla,” kata Djamari usai memimpin apel siaga karhutla nasional di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Enam provinsi prioritas: 3 Sumatera, 3 Kalimantan
Djamari menyebut penetapan provinsi prioritas mengacu pada instruksi presiden terkait penanggulangan karhutla (Dalam referensi peraturan yang tersedia, payungnya adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020).
Enam provinsi prioritas itu berada di dua pulau besar:
- Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumatera)
- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan (Kalimantan)
Menurut Djamari, ketika kebakaran masih dalam skala kecil, penanganannya harus didahulukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
Hingga saat ini, dari enam provinsi prioritas tersebut, baru Riau yang telah meminta dukungan bantuan pemerintah pusat.
Strategi berlapis: OMC, Satgas darat, hingga water bombing
Dalam upaya pengendalian karhutla, pemerintah menyiapkan strategi berlapis sesuai kondisi cuaca di lapangan.
Pertama, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) disebut efektif ketika masih ada awan yang berpotensi pembentuk hujan.
Bila pertumbuhan awan masih memungkinkan, OMC bisa membantu mendatangkan hujan untuk mempercepat pemadaman.
Kedua, ketika musim semakin kering dan potensi awan menurun, fokus diarahkan pada Satgas darat, gabungan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta relawan, untuk emisi api sebelum membesar.
Ketiga, bila kondisi semakin ekstrem dan OMC tidak lagi memungkinkan, pemerintah akan mengerahkan helikopter water bombing untuk memadamkan api dari udara.
Djamari mencontohkan saat El Nino 2023, pemerintah pusat mengerahkan hingga 50 helikopter water bombing, sementara pada tahun 2025 jumlah yang dikerahkan di seluruh provinsi prioritas sekitar 25 unit, menyesuaikan kebutuhan dan situasi cuaca.
