KabarSumatra.com — Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Hingga pertengahan Februari 2026, bantuan yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,83 triliun dan menyasar jutaan keluarga penerima manfaat di tiga provinsi terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bantuan tersebut telah mulai disalurkan sejak awal Februari sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bantuan sosial sudah mulai disalurkan sejak awal Februari, mencakup kebutuhan dasar hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Total bantuan tersebut menyasar sekitar 1,7 juta keluarga penerima manfaat. Selain bansos reguler, Kementerian Sosial juga menyalurkan program bansos adaptif untuk mendukung fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Program itu mencakup dukungan logistik dan dapur umum, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, bantuan korban luka berat, jaminan hidup, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Data sementara menunjukkan jumlah ahli waris penerima santunan meningkat dari sekitar 513 menjadi 562 keluarga.
Lebih dari 133 ribu keluarga telah masuk skema bantuan pemulihan sosial ekonomi, sementara sekitar 473 ribu jiwa menjadi sasaran program jaminan hidup.
Penyaluran santunan kepada keluarga korban meninggal dunia juga terus berjalan. Tercatat sekitar 990 korban meninggal dunia telah disalurkan santunan sebesar Rp15 juta per keluarga.
Mensos menegaskan penyaluran bantuan dilakukan dengan mengacu pada data nasional kebencanaan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah, diselaraskan dengan data terpadu, serta disetujui sebagai dasar penyaluran.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap melalui pembersihan dan pemadanan data, kerja sama dengan lembaga penyalur, serta pendampingan langsung oleh pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan karang taruna.
Saat ini, 29 dari total 53 kabupaten/kota terdampak telah divalidasi pemerintah daerah dan siap menerima penyaluran lanjutan.
Program jaminan hidup mulai berjalan di sejumlah wilayah terdampak, khususnya di beberapa kabupaten di Aceh dan Sumatera Barat.
Bantuan pemulihan sosial ekonomi juga segera menyusul bagi masyarakat yang datanya telah tervalidasi.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pemulihan sosial pascabencana diperkirakan melebihi Rp2 triliun.
Sebagian dana telah tersedia melalui alokasi khusus pemerintah, sementara sisanya masih dalam proses pengajuan tambahan guna memperluas jangkauan penerima manfaat.
Mensos memastikan pemerintah akan terus mengawal proses penyaluran agar tepat sasaran. “Kami memastikan prosesnya berbasis data, transparan, dan terus memantau agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujarnya.
