KabarSumatra.com — Peluang kerja ke luar negeri kini terbuka lebih luas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan skema magang, termasuk ke Jepang, dengan sebagian program tanpa biaya bagi peserta yang lolos seleksi resmi pemerintah.
Program tersebut dijalankan Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara sebagai strategi menekan angka kemiskinan.
Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar menyebut kesempatan magang tersedia baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang magang ke luar negeri yakni ke Jepang.Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka penangguran di Sumatera Utara,” ujar Yuliani dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan program magang nasional menjadi bagian dari agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan telah berjalan sejak tahun 2025.
Di wilayah Sumatera Utara, sekitar 2.800 tenaga kerja terserap melalui program tersebut di berbagai perusahaan dan rumah sakit.
Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peserta kemudian mengikuti proses seleksi hingga penempatan di perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
“Yang lolos akan bekerja di perusahaan yang telah ditentukan selama 6 bulan, dan seluruh biaya magang ditanggung oleh negara. Setelah itu kita berharap dia bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut,” kata Yuliani.
Selain jalur nasional, Disnaker Sumut membuka magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang melalui IM Jepang.
Program ini dibuka dua kali setahun, yakni April dan September, dengan kuota 200 peserta setiap gelombang. Pendaftaran gelombang April telah dibuka dan dapat dilakukan di kantor Disnaker Sumut.
Seleksi mencakup kemampuan akademik seperti matematika, kesiapan fisik, serta kemampuan bahasa Jepang.
“Untuk magang kerja melalui seleksi Disnaker tidak dipungut biaya apapun, baik saat ujiannya maupun pelatihannya nanti, karena setelah dinyatakan lolos di tingkat pusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya mereka di Jepang akan ditanggung oleh perusahaan penerima magang,” terang Yuliani.
Masyarakat juga dapat mengikuti program magang Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dari sekitar 40 LPK di Sumut, hanya 11 yang memiliki kewenangan mengirim peserta.
Pada jalur ini, peserta menanggung biaya sekitar Rp42 juta yang mencakup keberangkatan, pelatihan, dan kemampuan bahasa Inggris.
“IniSelama masyarakat kita yang berkeinginan magang ke Jepang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Kita sampaikan ke pak Gubernur bagaimana agar Pemprov Sumut melalui Bank Sumut dapat mengucurkan KUR untuk masyarakat yang akan magang ke Jepang melalui LPK,” katanya.
Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk merancang skema pinjaman yang tepat.
“Saat ini sedang dalam pembahasan mekanismenya bagaimana, penjaminnya seperti apa, jangan sampai nanti kredit macet. Kita berharap dari pinjaman ini anak-anak yang mau magang bisa berangkat ke Jepang, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan kita di Sumut,” ujar Yuliani, seraya menyebutkan skema serupa yang telah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Program magang dinilai efektif menekan angka kemiskinan. Saat ini jumlah pengangguran di Sumut tercatat sekitar 448 ribu orang, turun dari 458 ribu pada tahun 2024.
Peserta magang di Jepang selama tiga hingga lima tahun diharapkan kembali dengan keterampilan yang meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Kita berharap apa yang mereka peroleh di Jepang dapat dikembangkan di Sumatera Utara, seperti sistem pertanian, sehingga Sumut juga bisa bangkit. Ada alumni yang sudah magang ke Jepang, kembali ke Sumut dan berkolaborasi dengan kelompok tani di Tapanuli Utara, mereka sukses mengembangkan pertanian cabai,” katanya.
Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan memberikan pembekalan sejak dini kepada siswa SMA dan SMK terkait program magang Jepang.
“Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nanti kita akan sosialisasi bersama LPK ke SMA/SMK apa yang harus dilakukan siswa sejak dini jika ingin magang ke Jepang, karena selama ini masyarakat yang ingin magang belum mendapatkan pembekalan sejak di sekolah,” ujar Yuliani.
