KabarSumatra.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 7,65 persen mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian anggaran sekaligus untuk pegawai pemerintah dengan kerja (PPPK).
Pemangkasan ini tak lepas dari turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang anjlok hingga Rp495 miliar. Kondisi tersebut memaksa Pemprov Kepri menekan belanja pegawai, termasuk pada komponen TPP.
“Belanja pegawai kita kurangi, untuk TPP ASN dipotong 7,65 persen mulai tahun depan,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Rabu (26/11/2025).
Ansar menjelaskan, hasil pemotongan TPP ASN nantinya dialokasikan untuk pembayaran izin PPPK tahap satu dan dua. Ia menilai pegawai PPPK juga perlu mendapatkan hak yang setara selama kinerjanya berjalan konsisten.
“Untuk PPPK kan mereka perlu ada izin juga. Tapi kerjanya harus konsisten juga,” tambahnya.
Meski begitu, Ansar menilai pemotongan 7,65 persen masih tergolong ringan. Ia menyebut sejumlah daerah lain terpaksa memangkas TPP pegawai hingga 25 persen, bahkan ada yang menghapuskan tunjangan tersebut sama sekali.
Seiring penyesuaian anggaran ini, ia meminta ASN tetap menunjukkan kinerja terbaik. “Kalau APBD membaik, kita kasih yang lebih baik,” tegasnya.
Ansar menyampaikan Pemprov Kepri akan terus menggenjot potensi pendapatan daerah, termasuk memaksimalkan peran perusahaan daerah untuk memanfaatkan peluang labuh jangkar.
“Yang jelas kami berusaha untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar,” tutupnya.
Ia memaparkan gambaran umum rencana APBD Kepri 2026 yang telah disusun untuk DPRD. Pendapatan daerah yang ditaksir mencapai Rp3,31 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,84 triliun, pendapatan transfer Rp1,46 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,33 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,54 triliun, dengan pembiayaan neto Rp231,55 miliar. Rancangan tersebut juga memuat pembiayaan penerimaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp250,60 miliar serta pengeluaran pembiayaan untuk cicilan pokok pinjaman sebesar Rp19,05 miliar.
