KabarSumatra.com — Pemerintah Aceh meminta bantuan dukungan penuh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan nilai rumah layak huni bagi warga yang terdampak banjir dengan kategori rusak berat. Bantuan yang diusulkan mencapai Rp98 juta per unit, menyesuaikan standar bangunan layak huni yang berlaku di Aceh.
Permohonan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Wagub menilai, besaran bantuan rumah rusak berat yang terjadi saat ini belum mampu membangun hunian yang aman dan layak. Ia menegaskan, angka Rp98 juta bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada standar konstruksi rumah layak huni yang telah lama diterapkan Pemerintah Aceh.
“Kami mohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Wagub, dikutip Sabtu (27/12/2025).
Selain sektor perumahan, Wagub juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor produktif masyarakat pascabanjir. Ia menyebut lahan sawah, tambak, perkebunan, serta kawasan organisasi warga yang tertutup lumpur harus segera ditangani agar roda perekonomian kembali berputar, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan.
Menko PMK Pratikno menyatakan penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti hanya dengan menyediakan kebutuhan dasar saja. Pemerintah pusat, kata dia, juga fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Pratikno juga menyoroti kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan serta kondisi calon jemaah haji dari wilayah yang terdampak banjir. Ia memastikan pemerintah akan melakukan koordinasi agar kebijakan yang diterapkan bersifat khusus.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kami pikirkan. Untuk jemaah haji dari wilayah yang terdampak banjir, kami koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Menurut Pratikno, pendataan menjadi kunci utama agar lintas penanganan kementerian dan lembaga berjalan tepat sasaran. Ia menegaskan kebijakan Jakarta akan disusun berbasis data lapangan.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suhariyanto, S.Sos., MM melaporkan dampak banjir di Aceh masih meluas. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sisanya, 11 kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, Suhariyanto menjelaskan terdapat dua skema bantuan. Warga yang menumpang di rumah keluarga akan menerima biaya hidup per kepala keluarga setiap bulan, sementara warga yang kehilangan tempat tinggal sepenuhnya akan difasilitasi perumahan sementara.
Hunian sementara tersebut dapat dibangun di berbagai lokasi lahan kosong, tidak terbatas pada satu titik, selama memenuhi spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya terpenuhi.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memaparkan dampak banjir serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebut Aceh sebelumnya diarahkan oleh Menko Infrastruktur untuk mendorong penggunaan dana siap pakai (DSP) guna mempercepat pembersihan wilayah terdampak dan memulangkan warga dari pengungsian.
“Kami mengusulkan bantuan uang tunai untuk warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Ini diharapkan dapat mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi perumahan sementara,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan jajaran BNPB, Kemendagri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
