KabarSumatra.com — Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah kabupaten/kota hingga 20 April 2026. Langkah ini diambil setelah peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan.
Status siaga diberlakukan untuk mengantisipasi risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh.
BMKG menyebut kondisi cuaca di Aceh saat ini dipengaruhi pola siklonik, peningkatan kecepatan angin (shearline), serta konvergensi yang memicu tumbuhnya awan hujan.
Kombinasi faktor tersebut berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada periode 11 hingga 20 April 2026.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko darurat selama 24 jam, khususnya di wilayah rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG,” ujarnya dalam rapat koordinasi, dikutip Rabu (15/4/2026).
Ia mencatat periode siaga ini sangat penting untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah juga diminta segera melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti:
- Pembersihan drainase dan sungai
- Pengerukan sedimentasi
- Pemangkasan pohon rawan tumbang
- Pengamanan baliho dan utilitas berisiko
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah luapan udara serta potensi kerusakan akibat angin kencang.
Dalam aspek tanggap darurat, pemerintah telah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta menyiagakan alat berat di titik rawan. Sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan pengungsian, darurat logistik, hingga tenda pengungsian juga dipastikan dalam kondisi siap.
Selain itu, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian diminta untuk dicek ulang guna memastikan keamanan masyarakat.
Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri dan instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom.
Optimalisasi sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) menjadi prioritas, dengan melibatkan aparat desa untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk grup komunikasi dan sirine desa.
Sekda Aceh mengingatkan agar seluruh daerah aktif melaporkan perkembangan situasi secara rutin demi memastikan respons yang cepat dalam kondisi darurat.
“Jangan ada informasi yang terputus. Langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalkan risiko dampak cuaca ekstrem,” tegasnya.
