KabarSumatra.com — Pemerintah Aceh mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025, dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai lebih dari Rp10,69 triliun.
Capaian tersebut diikuti dengan membaiknya sejumlah indikator sosial, termasuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam paparannya, Muzakir, yang akrab disapa Mualem menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan sekaligus bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Realisasi APBD Lampaui Target
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang dinilai efektif dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Indikator Sosial Alami Perbaikan
Selain kinerja fiskal, Pemerintah Aceh juga mencatat perbaikan pada sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,36 pada tahun 2024 menjadi 76,23 pada tahun 2025.
Persentase penduduk miskin juga menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen. Sementara tingkat kemiskinan terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Meski demikian, Mualem mengingatkan bahwa angka kemiskinan masih berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif.
Dorong Program Kesejahteraan dan Investasi
Pemerintah Aceh juga menjalankan berbagai program strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa.
Selain itu, pembiayaan jaminan kesehatan telah menjangkau lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat lebih dari Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Mualem menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan,” tutupnya.
