KabarSumatra.com — Pemulihan pascabencana di Aceh tidak hanya soal membangun ulang infrastruktur, tapi juga menjaga dapur warga tetap mengepul. Menjelang Ramadhan, Pemerintah Aceh menaruh fokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok serta penyediaan penyediaan hunian bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Rapat Pimpinan DPR RI–Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Menjelang bulan suci Ramadhan, Muzakir Manaf meminta perhatian serius pemerintah pusat agar harga kebutuhan pokok, khususnya daging, tetap terkendali. Ia menilai periode jelang puasa sering rawan menampilkan harga yang dapat memberatkan masyarakat.
“Kita mohon agar ada kebijakan yang memungkinkan pasokan daging mencukupi menjelang Ramadhan, sehingga harganya tidak mahal dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang,” ujarnya.
Selain persoalan pangan, Gubernur Aceh juga menyoroti pendangkalan kuala atau muara sungai yang berdampak langsung pada aktivitas nelayan. Sedimentasi dan pengaruh pasang surut membuat sejumlah kapal tidak dapat keluar masuk pelabuhan secara optimal sepanjang hari.
“Ini menjadi persoalan yang mendesak karena menyangkut ekonomi nelayan. Kalau kuala dipaparkan, kapal hanya bisa keluar masuk pada waktu tertentu,” jelasnya.
Dalam upaya pemulihan infrastruktur, Muzakir Manaf menegaskan bahwa penyediaan perumahan sementara (huntara) menjadi kebutuhan paling mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Di sisi lain, pembangunan perumahan permanen juga perlu segera dirancang agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan.
“Yang paling mendesak saat ini adalah rumah sementara, kemudian rumah permanen. Masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal,” tegasnya.
Ia juga mengganggu kondisi jembatan yang terputus di sejumlah wilayah, sehingga memaksa warga menggunakan jalur alternatif, termasuk penyeberangan darurat berbayar. Situasi ini dinilai menambah beban ekonomi masyarakat.
“Ada masyarakat yang harus membayar setiap kali melintas karena jembatan putus. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ungkap Muzakir Manaf.
Gubernur Aceh juga meminta penyelesaian penyelesaian jembatan darurat, termasuk perbaikan jembatan Bailey yang sempat terkendala masalah teknis, seperti hilangnya baut pengikat. Ia menekankan pentingnya pengawasan rutin agar infrastruktur darurat tetap aman digunakan warga.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh secara terpadu, dengan menitikberatkan pada stabilitas ekonomi masyarakat, pemulihan infrastruktur dasar, serta memenuhi pemenuhan kebutuhan yang layak bagi warga terdampak.
