KabarSumatra.com — Akses utama Banda Aceh–Medan akhirnya kembali bernapas lega. Setelah sempat terhenti akibat banjir bandang, Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen kini resmi berfungsi, menandai pulihnya jalur distribusi logistik penting dan mobilitas masyarakat Aceh.
Jembatan darurat tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang rusak parah akibat banjir bandang pada 27 November 2025.
Dengan panjang lebih dari 60 meter dan kapasitas beban hingga 30 ton, jembatan ini dapat melintasi kendaraan roda dua hingga truk pengangkut logistik, sekaligus mengembalikan konektivitas jalur nasional Banda Aceh–Medan.
Pembangunan Jembatan Bailey Krueng Tingkeum diselesaikan dalam waktu 18 hari melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, unsur TNI AD, serta mitra konstruksi lokal.
Kehadiran jembatan ini menjadi kunci pemulihan arus distribusi barang dan kebutuhan pokok bagi masyarakat Bireuen dan daerah sekitarnya.
Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam percepatan pemulihan pascabencana.
“Percepatan pemulihan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan dalam menjalankan penugasan negara,” kata Zein dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Selain di Bireuen, pemulihan infrastruktur juga dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya. Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan jalur lintas timur Aceh telah kembali beroperasi sejak 12 Desember 2025 setelah penanganan darurat rampung.
Berfungsinya kembali jembatan ini memperlancar arus transportasi antarwilayah yang sebelumnya tersendat pascabencana.
Upaya pemulihan tidak hanya terfokus pada pembangunan jembatan. Sejak akhir November 2025, pemerintah juga memobilisasi alat berat ke sejumlah titik kritis di Aceh.
Ekskavator dan dump truck dikerahkan ke wilayah Aceh Tamiang, ruas Blangkejeren–Kutacane, Bireuen–Takengon, hingga Pidie untuk membuka akses jalan, membersihkan material longsor, dan menyiapkan infrastruktur darurat.
Pemerintah menetapkan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pascabencana untuk memastikan tidak ada wilayah yang terlindungi dari layanan publik dan distribusi logistik.
Dengan pulihnya fungsi jalan dan jembatan, aktivitas ekonomi, distribusi bantuan, serta layanan masyarakat di Aceh diharapkan kembali berjalan normal dan berkelanjutan.
