KabarSumatra.com — Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi utama dalam mendorong implementasi REDD+ sekaligus memperkuat aksi iklim berbasis masyarakat di Riau.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya fokus pada pemberdayaan, namun juga menjadi instrumen penting mitigasi perubahan iklim dan penggerak ekonomi hijau daerah.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rangkaian Lokakarya identifikasi Rencana Aksi Yurisdiksi REDD+ yang digelar di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).
Forum ini menempatkan Perhutanan Sosial sebagai fondasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, tekanan pembangunan berkelanjutan harus berpihak pada alam.
Menurutnya, perhutanan sosial menjadi proyek prioritas nasional yang mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat sekaligus berkontribusi pada agenda iklim.
Ia menegaskan hutan memiliki peran strategis dalam menekan laju perubahan iklim melalui skema REDD+, dengan tata kelola sebagai faktor penentu keberhasilan.
“Kita harus membuktikan bahwa tata kelola sudah transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan. Itu kunci agar REDD+ di perhutanan sosial berjalan efektif,” kata Enik yang mengikuti forum secara virtual.
Selain itu, Enik mendorong optimalisasi skema Result Based Payment (RBP) dalam kerangka Green for Riau serta percepatan upaya pencegahan deforestasi.
Ia menilai hutan harus dimaksimalkan tidak hanya sebagai objek perlindungan, namun sebagai solusi iklim.
“Kita memaksimalkan lahan hutan dan menjadikan hutan bukan sekedar objek perlindungan, tapi solusi iklim,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, menjelaskan perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan potensi besar dalam pelestarian, pemulihan, serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Ia memaparkan sejumlah model bisnis yang dapat dikembangkan dalam proyek karbon perhutanan sosial.
Salah satunya kemitraan dengan pengembang karbon sebagai langkah awal, di mana pihak pengembang menyiapkan studi kelayakan, metodologi, MRV, sertifikasi, hingga akses pasar.
Apri menambahkan model koperasi karbon mandiri memberi nilai manfaat lebih besar karena kelompok masyarakat mengelola proyek dan pembagian hasil secara langsung.
Selain itu, pendekatan blended value memungkinkan karbon menjadi tambahan sementara pendapatan utama tetap berasal dari komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu.
“Selain itu, koperasi karbon mandiri memberi nilai lebih besar karena kelompok mengelola sendiri proyek dan pembagian manfaat. Kemudian blended value, di mana karbon menjadi insentif tambahan dan pendapatan utama tetap dari komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu,” pungkas Apri.
