KabarSumatra.com — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau mencatat pencatatan signifikan pada awal tahun 2026. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) meningkat hingga Rp110 miliar pada kuartal I, menjadi sinyal kuat perbaikan sistem pemungutan pajak daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau, Abdullah , mengungkapkan realisasi PBBKB triwulan pertama 2026 mencapai Rp477 miliar. Angka ini melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.
“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai meningkat secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Sinyal Perbaikan Tata Kelola Pajak
Peningkatan ini dinilai sebagai hasil dari sistem pemungutan pajak serta optimalisasi potensi pendapatan daerah yang sebelumnya belum tergarap maksimal.
Abdullah menegaskan, tren positif tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah hingga anggaran akhir tahun 2026.
Ia bahkan menargetkan capaian ini dapat mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau pada tahun 2027 menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun.
Meski mencatat pertumbuhan signifikan, DPRD Riau menilai potensi penerimaan dari PBBKB masih belum optimal. Salah satu sektor yang dinilai belum maksimal adalah penggunaan bahan bakar oleh industri dan alat berat.
“Potensi ini masih besar. Kita melihat masih banyak penggunaan BBM di sektor industri yang belum terdata secara optimal,” jelasnya.
Menurutnya, jika potensi tersebut dimaksimalkan, pendapatan dari PBBKB berpeluang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan capaian saat ini.
Bandingkan dengan Kalimantan Timur
Sebagai pembebanan, Abdullah meningkatkan capaian Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan dari sektor PBBKB hingga Rp7 triliun.
Ia menilai secara karakteristik wilayah dan kekayaan sumber daya alam, Riau memiliki kesamaan dengan provinsi tersebut, sehingga target yang dinilai lebih tinggi realistis.
“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuh dari angka itu,” tegasnya.
Dengan tren peningkatan yang konsisten, DPRD Riau optimistis pendapatan daerah akan terus tumbuh dan menjadi motor penguatan fiskal daerah.
Jika target optimalisasi tercapai, harapan menjadikan APBD Riau 2027 menembus angka di atas Rp10 triliun yang dinilai bukan lagi sekedar wacana, melainkan target yang realistis.
