KabarSumatra.com — Gelombang bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh terus menampilkan dampak yang ditimbulkannya. Korban jiwa bertambah, akses terputus, logistik menipis, sementara ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian. Di tengah kondisi darurat ini, Pemerintah Aceh meminta intervensi cepat dari pemerintah pusat agar situasi tidak semakin memburuk.
Data sementara menunjukkan 156 orang meninggal di dunia, 1.838 warga terluka, dan 181 orang masih hilang. Bencana yang melanda 18 kabupaten/kota itu menyebabkan 955.322 jiwa, setara 214.940 kepala keluarga yang terdampak.
“Dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang,” kata Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).
Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat 478.847 warga mengungsi hingga hari ini. Mereka tersebar di 828 titik pengungsian di berbagai wilayah. Selain korban jiwa, kerusakan fasilitas umum juga masif: 138 unit kantor, 50 tempat ibadah, 161 sekolah, dan empat pondok pesantren. Sementara kerusakan infrastruktur meliputi 295 titik jalan dan 146 jembatan.
Kerugian harta benda warga pun besar. Sebanyak 71.385 rumah terdampak, 182 ternak hilang atau mati, serta lahan pertanian rusak yang mencakup 139.444 hektare sawah dan 12.012 hektare kebun. Murthalamuddin menjelaskan bahwa data lengkap per kabupaten/kota dapat diakses melalui Portal Satu Data Aceh.
“Data ini bersifat sementara dan akan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan,” ujarnya.
Dalam upaya mempercepat penanganan darurat, Pemerintah Aceh mengadakan rapat virtual dengan sejumlah kementerian dan pemerintah provinsi tetangga. Sekda Aceh, M Nasir, menyampaikan tiga kebutuhan mendesak yang memerlukan dukungan pusat.
Pertama, upaya evakuasi warga yang masih terlindungi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. “Kita membutuhkan tambahan perahu karet untuk menjangkau lokasi yang sama sekali tidak dapat diakses,” kata Nasir.
Kedua, kebutuhan mendesak akan peningkatan pasokan logistik, terutama beras dan bahan pokok lainnya, karena beberapa wilayah melaporkan stok yang semakin menipis sementara jalur darat masih terputus.
Ketiga, pembukaan konektivitas. Kerusakan jembatan di sejumlah lokasi membuat distribusi bantuan terhambat. Pemerintah Aceh meminta Kementerian PUPR membangun infrastruktur darurat agar bantuan kembali berjalan.
Nasir juga pentingnya dukungan transportasi udara berkapasitas besar. “Kami membutuhkan Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap langkah cepat dari pusat dapat mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah, terutama di wilayah yang hingga kini masih sulit dijangkau oleh tim darurat.
