KabarSumatra.com — Ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh belum sepenuhnya mereda. Pemerintah Provinsi Aceh memastikan kembali memperpanjang status tanggap darurat guna penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak berjalan optimal.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat virtual di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Dalam arahannya, Mualem menyebutkan bahwa perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Rekomendasi Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Perpanjangan tersebut juga mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan, termasuk sebaran korban terdampak serta laporan dari sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 7 (tujuh) hari, dihitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026, kata Mualem.
Menurut Mualem, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang sulit diakses.
Ia juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas warga segera kembali normal.
Dalam kesempatan itu, Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kecamatan Sawang, Aceh Utara , yang dinilainya berada dalam kondisi mendesak akibat terputusnya akses transportasi.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa mengambil sungai secara manual. Jika debit udara rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” Mualem.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Gubernur Aceh memanggil seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategi di lapangan.
Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana, pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Mualem menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang.
Ia menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026 .
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus menyelesaikan penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem
