KabarSumatra.com— Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmen penuh untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menyalurkan bantuan bagi warga di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026).
Langkah cepat ini diambil Pemko Padang guna merespons ketakutan dan trauma warga RT 02 RW 06 Lapai Munggu yang diserang banjir pada Senin (3/8/2026) lalu.
Permukiman yang dihuni sekitar 40 KK (30 rumah) tersebut dinilai sudah tidak aman karena rawan bencana berulang.
Baca Juga :
Pemko Padang Bersihkan 92 Sekolah Terdampak Banjir, Target Selesai 2 Hari
Relokasi Warga Huntara, Pemko Padang Targetkan Huntap Balai Gadang Selesai Akhir 2026
Ketua RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Adenan Syahputra Antoni, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumbar maupun Pemko Padang agar masyarakatnya segera dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi.
“Kami dari masyarakat RT 02 RW 06 meminta agar disegerakan dipindahkan ke tempat yang layak atau lebih tinggi. Di sini kami merasa sudah tidak nyaman,” tegas Adenan.
Menjawab aspirasi tersebut, Fadly Amran menyatakan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan dua opsi relokasi permanen untuk menjamin keselamatan warga.
Opsi pertama adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau tanah ulayat (niniak mamak).
Baca Juga :
Dinsos Padang Terus Salurkan Bantuan dan Pulihkan Ekonomi Korban Bencana
Hujan Deras Guyur Kota Padang, Pemukiman Warga di Kuranji hingga Nanggalo Terendam Banjir
Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Huntap tersebut dengan mengusulkan anggarannya ke BNPB.
Sementara opsi kedua adalah penempatan di Huntap resmi milik pemerintah yang berlokasi di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru bagi warga yang tidak memiliki lahan.
“Saya bersyukur mendengarkan warga di sini punya alternatif tanah, sehingga kita minta ke BNPB untuk membangunnya. Siapa pun masyarakat yang terdampak dan merasa daerahnya rawan, bisa kita relokasi. Silakan sampaikan, kalau ada tanahnya kita bangunkan rumah, kalau tidak ada kita tempatkan di tiga lokasi Huntap pemerintah. Jangan paksakan tinggal di area rawan,” ujar Fadly Amran dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Pemko Padang.
Selain kepastian relokasi, Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat dan Wakil Presiden menyerahkan berbagai bantuan sosial secara langsung.
Bantuan dari APBD Kota Padang disalurkan senilai Rp2 juta per rumah dengan total anggaran Rp540 juta.
Sementara BNPB dan Wakil Presiden menyalurkan bantuan logistik berupa sembako, hygiene kit, perlengkapan bayi, kasur lipat, hingga peralatan kebersihan.
Semua bantuan itu diserahkan Wali Kota Padang, Fadly Amran secara simbolis kepada warga terdampak, Minggu 9 Agustus 2026.
