KabarSumatra.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tancap gas mempercepat penyediaan perumahan tetap (Huntap) bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 648 unit Huntap telah memasuki tahap groundbreaking di sejumlah daerah, dan 343 unit tambahan tengah disiapkan untuk tahap berikutnya.
Percepatan pembangunan Huntap ini terungkap dalam rapat lanjutan pembahasan perumahan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara berani, Minggu malam (28/12/2025). Rapat dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan menghadirkan sejumlah menteri serta kepala daerah terdampak.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, yang mengikuti rapat dari Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Medan, memaparkan sebaran lokasi Huntap yang telah memasuki tahap awal pembangunan.
Di Kabupaten Tapanuli Utara, Huntap dibangun di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, di atas lahan seluas lima hektar dengan total 103 unit. Sementara di Tapanuli Selatan, lokasi Huntap berada di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, dengan luas lahan 61.942 meter persegi dan 227 unit perumahan.
Sedangkan di Tapanuli Tengah, Huntap dibangun di Lahan Asrama Haji Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, dengan luas 1,3 hektar dan total 118 unit. Di Kota Sibolga, pembangunan Huntap dilakukan di Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Porombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, di atas lahan 5,1 hektare dengan jumlah 200 unit.
“Selain 648 unit Huntap tersebut, rencana Huntap selanjutnya sebanyak 343 unit. Lokasinya berada di Tapanuli Tengah, Kelurahan Tukka, Desa Lumut. Jumlahnya sebanyak 86 unit,” ucap Bobby.
Ia berkelok-kelok, tambahan Huntap juga direncanakan di Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Tandihat sebanyak 186 unit. Selanjutnya di Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing 35 unit di Desa Panggunggurgan dan 36 unit di Desa Sampe Tua/Onan Ganjang.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengusulkan dan memvalidasi data Huntap. Menurutnya, kejelasan lokasi riil menjadi kunci agar pembangunan bisa segera direalisasikan.
Selain Huntap, daerah juga diminta segera melaporkan data hunian warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga hanyut atau hilang akibat bencana.
Pasalnya, selain dukungan APBN, pembangunan perumahan juga akan melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Danantara yang menargetkan pembangunan 15.000 unit perumahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Jangan terlalu jauh dari ekosistem, seperti sekolah, rumah sakit, ladang sebagai tempat pencaharian masyarakat. Saya mohon bantuan daerah kaji perumahan yang benar-benar siap,” pungkas Maruarar.
