KabarSumatra.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh tidak hanya diproyeksikan untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat, tetapi juga digadang-gadang menjadi mesin penggerak perekonomian daerah.
Dengan potensi anggaran mencapai Rp7 triliun, Pemerintah Aceh menegaskan agar belanja bahan baku program tersebut diprioritaskan dari dalam daerah.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026).
Nasir mengungkapkan, hingga saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai wilayah dan jumlahnya terus bertambah.
Jika target lebih dari 900 dapur MBG dapat terealisasi sepenuhnya, maka aliran dana yang beredar melalui program tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Menurutnya, potensi anggaran sebesar itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat perekonomian lokal, salah satunya dengan memastikan bahan baku yang digunakan dapur MBG berasal dari Aceh, bukan dari luar provinsi.
“Distribusi harus lancar, tapi yang lebih penting stok bahan baku tersedia di daerah. Jangan sampai beli ke luar Aceh,” kata Nasir.
Ia menekankan, apabila minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dibelanjakan di Aceh, maka dana program sekitar Rp5 triliun akan berputar di daerah dan memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Nasir meminta pemerintah kabupaten/kota mengambil peran aktif dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing.
Ia juga mendorong agar dinas teknis dilibatkan secara maksimal untuk memacu peningkatan produksi masyarakat, baik melalui penanaman sayur mayur maupun pengembangan sektor peternakan.
“Ini bukan cerita kosong, uangnya sudah ada di MBG,” tegasnya.
Dengan optimalisasi belanja bahan baku lokal, Sekda Aceh optimistis program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategi dalam menggerakkan perekonomian daerah serta menekan angka kemiskinan di Aceh.
